Sistem ekonomi Indonesia secara konstitusional berlandaskan pada nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, khususnya Pasal 33 yang menegaskan bahwa perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan. Dalam praktiknya, sistem ini sering disebut sebagai sistem ekonomi Pancasila, yaitu sistem yang berupaya menyeimbangkan mekanisme pasar dengan peran negara dalam menjamin keadilan sosial. Namun, penerapan sistem ini dalam konteks globalisasi menghadapi berbagai permasalahan struktural dan kebijakan.

Salah satu permasalahan utama adalah ketimpangan antara idealisme dan implementasi. Secara konsep, ekonomi Pancasila menolak liberalisme ekonomi yang ekstrem dan juga menolak sistem ekonomi terpusat yang meniadakan peran individu. Namun dalam praktik, ekonomi Indonesia masih sangat dipengaruhi oleh mekanisme pasar bebas, investasi asing, dan kepentingan korporasi besar. Hal ini memunculkan kritik bahwa sistem ekonomi Indonesia cenderung bergeser ke arah kapitalisme, terutama dalam pengelolaan sumber daya alam dan sektor strategis.

Selain itu, ketimpangan distribusi pendapatan masih menjadi persoalan serius. Pertumbuhan ekonomi nasional yang relatif stabil tidak selalu diikuti oleh pemerataan kesejahteraan. Sebagian besar kekayaan dan akses modal terkonsentrasi pada kelompok tertentu, sementara sebagian masyarakat masih bergelut dengan kemiskinan struktural. Kondisi ini menimbulkan pertanyaan besar mengenai efektivitas sistem ekonomi Indonesia dalam mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat.

Masalah lain yang tak kalah penting adalah ketergantungan terhadap sektor tertentu, seperti komoditas dan konsumsi domestik, yang membuat ekonomi Indonesia rentan terhadap fluktuasi global. Ketika harga komoditas turun atau terjadi krisis internasional, dampaknya langsung terasa pada stabilitas ekonomi nasional. Hal ini menunjukkan bahwa sistem ekonomi Indonesia masih membutuhkan diversifikasi dan penguatan sektor produktif berbasis nilai tambah.

Permasalahan dalam Sistem Ekonomi Indonesia

permasalahan sistem ekonomi Indonesia dapat dilihat dari beberapa sektor kunci yang menjadi penopang utama perekonomian nasional.

Pertama, pengelolaan sumber daya alam. Indonesia memiliki kekayaan alam yang melimpah, mulai dari mineral, energi, hingga hasil laut. Namun, pengelolaannya sering kali menimbulkan konflik antara kepentingan negara, swasta, dan masyarakat lokal. Dominasi perusahaan besar, termasuk asing, dalam sektor ini kerap dipandang bertentangan dengan semangat Pasal 33 UUD 1945 yang menekankan penguasaan negara untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Kedua, peran BUMN dan sektor swasta. BUMN seharusnya menjadi instrumen negara dalam mengendalikan sektor strategis dan menjamin pelayanan publik. Namun dalam praktik, beberapa BUMN menghadapi masalah efisiensi, tata kelola, dan beban utang. Di sisi lain, sektor swasta berkembang pesat tetapi sering kali tidak terintegrasi dengan tujuan pembangunan nasional yang berkeadilan.

Ketiga, UMKM dan ekonomi rakyat. UMKM merupakan tulang punggung perekonomian Indonesia dari sisi jumlah dan penyerapan tenaga kerja. Meski demikian, UMKM masih menghadapi keterbatasan akses modal, teknologi, dan pasar. Ketimpangan antara UMKM dan perusahaan besar mencerminkan belum optimalnya sistem ekonomi Indonesia dalam memberdayakan ekonomi rakyat.

Keempat, sistem perpajakan dan redistribusi. Pajak merupakan instrumen utama negara untuk mendanai pembangunan dan redistribusi kesejahteraan. Namun tingkat kepatuhan pajak, basis pajak yang sempit, serta persepsi ketidakadilan pajak menjadi hambatan dalam mewujudkan sistem ekonomi yang inklusif.

Antara Solusi dan Risiko dalam Sistem Ekonomi Indonesia 

Untuk memperkuat sistem ekonomi Indonesia agar sesuai dengan nilai Pancasila, diperlukan langkah strategis yang menyeluruh dan berkelanjutan.

Salah satu solusi utama adalah penguatan peran negara sebagai pengatur dan pelindung, bukan sekadar fasilitator pasar. Negara perlu memastikan bahwa sektor strategis tetap berada dalam kendali nasional, baik melalui BUMN yang sehat maupun regulasi yang tegas terhadap swasta. Reformasi tata kelola BUMN menjadi krusial agar perusahaan negara dapat berfungsi secara efisien tanpa kehilangan orientasi sosial.

Selain itu, pemberdayaan UMKM dan ekonomi kerakyatan harus menjadi prioritas utama. Akses pembiayaan yang adil, digitalisasi UMKM, serta integrasi UMKM ke dalam rantai pasok nasional dan global dapat memperkuat fondasi ekonomi rakyat. Dengan demikian, pertumbuhan ekonomi tidak hanya dinikmati oleh kelompok besar, tetapi juga oleh pelaku usaha kecil dan menengah.

Reformasi sistem perpajakan juga menjadi solusi penting. Sistem pajak yang progresif dan adil dapat meningkatkan penerimaan negara sekaligus mengurangi ketimpangan. Dana yang dihimpun perlu dialokasikan secara transparan untuk pendidikan, kesehatan, dan pembangunan infrastruktur sosial agar manfaatnya dirasakan langsung oleh masyarakat.

Namun, solusi-solusi tersebut memiliki risiko. Penguatan peran negara yang berlebihan dapat menimbulkan inefisiensi dan birokrasi jika tidak diimbangi dengan tata kelola yang baik. Reformasi pajak berpotensi menghadapi resistensi dari kelompok berpenghasilan tinggi dan dunia usaha. Sementara itu, perlindungan terhadap ekonomi nasional harus tetap mempertimbangkan komitmen Indonesia dalam perdagangan internasional agar tidak memicu konflik ekonomi global.