Transformasi Bendahara Negara: Profil dan Strategi Ekonomi Purbaya Yudhi Sadewa

Dunia ekonomi dan keuangan Indonesia memasuki babak baru saat Presiden Prabowo Subianto resmi melantik Ir. Purbaya Yudhi Sadewa, Ph.D. sebagai Menteri Keuangan pada 8 September 2025. Menggantikan sosok ikonik Sri Mulyani Indrawati, Purbaya hadir dengan latar belakang yang unik: perpaduan antara presisi seorang insinyur dan kedalaman analisis seorang ekonom makro.

Artikel ini akan mengulas tuntas perjalanan karier, latar belakang pendidikan, hingga berbagai kebijakan berani yang ia ambil dalam upayanya menjaga stabilitas fiskal sekaligus memacu pertumbuhan ekonomi nasional.

1. Profil Singkat: Sang Insinyur yang Menjadi Ekonom

Lahir di Bogor pada 7 Juli 1964, Purbaya Yudhi Sadewa bukanlah sosok asing di lingkaran kebijakan ekonomi Indonesia. Namun, perjalanan akademisnya cukup menarik perhatian. Ia tidak memulai pendidikannya di fakultas ekonomi, melainkan di teknik.

• Pendidikan Dasar: Menempuh gelar Sarjana Teknik Elektro di Institut Teknologi Bandung (ITB). Latar belakang teknik ini sering disebut-sebut sebagai kunci di balik cara berpikirnya yang sistematis dan berbasis data dalam menangani masalah keuangan negara.

• Pendidikan Lanjutan: Setelah berkarier sebentar di bidang teknik, ia memutuskan untuk mendalami ekonomi di Purdue University, Indiana, Amerika Serikat. Di sana, ia meraih gelar Master of Science (MSc) dan gelar Doctor of Philosophy (Ph.D.) di bidang Ilmu Ekonomi.

Kombinasi antara logika teknik (bagaimana sistem bekerja) dan teori ekonomi (bagaimana pasar berperilaku) menjadikannya sosok yang pragmatis sekaligus visioner.

2. Jejak Karier: Dari Lapangan Hingga Kursi Menteri

Sebelum menjabat sebagai "Bendahara Negara", Purbaya telah melampaui berbagai posisi strategis baik di sektor swasta maupun pemerintahan:

1. Sektor Profesional: Ia memulai karier sebagai Field Engineer di Schlumberger (1989-1994), sebelum akhirnya beralih menjadi ekonom di PT Danareksa (Persero). Ia pernah menjabat sebagai Direktur Utama Danareksa Securities dan Chief Economist di Danareksa Research Institute.

2. Birokrasi dan Staf Ahli: Purbaya lama bertugas sebagai "orang di balik layar". Ia pernah menjadi Staf Khusus di berbagai kementerian, termasuk Kemenko Perekonomian, Kemenko Polhukam, hingga Kemenko Kemaritiman dan Investasi di bawah Luhut Binsar Pandjaitan.

3. Ketua Dewan Komisioner LPS: Sebelum menjadi menteri, ia menjabat sebagai Ketua Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) periode 2020-2025. Di sini, ia memainkan peran vital dalam menjaga stabilitas sistem perbankan selama masa transisi pasca-pandemi.

3. Gebrakan "100 Hari Pertama": Kebijakan yang Berani

Sejak dilantik, Purbaya tidak membuang waktu. Ia memperkenalkan beberapa kebijakan yang cukup "menghentak" pasar dan pelaku usaha. Berikut adalah pilar-pilar utama strateginya:

A. Reaktivasi Likuiditas: Suntikan Rp200 Triliun

Salah satu langkah paling fenomenal yang diambilnya adalah memindahkan dana pemerintah sebesar Rp200 triliun yang sebelumnya mengendap di Bank Indonesia (BI) ke bank-bank Himbara (Himpunan Bank Milik Negara).

Tujuannya? Untuk menambah likuiditas perbankan agar mereka lebih agresif menyalurkan kredit ke sektor riil. Purbaya percaya bahwa uang negara tidak boleh hanya "diam", melainkan harus berputar untuk menggerakkan roda ekonomi rakyat.

B. Reformasi Perpajakan: Mengejar 200 Penunggak Besar

Alih-alih langsung menaikkan tarif pajak bagi masyarakat umum, Purbaya memilih jalan penegakan hukum yang tegas. Ia mengumumkan telah mengantongi daftar 200 penunggak pajak besar yang kasusnya sudah berkekuatan hukum tetap (inkracht). Targetnya adalah menarik kembali potensi pendapatan negara sebesar Rp50 triliun hingga Rp60 triliun dari kelompok ini.

C. Insentif PPh 21 dan Daya Beli

Untuk menjaga daya beli masyarakat di tengah ketidakpastian global, Purbaya memberlakukan insentif pajak PPh 21 yang ditanggung pemerintah bagi pekerja dengan gaji hingga Rp10 juta di sektor tertentu. Ini adalah langkah konkret untuk memastikan uang tetap berada di kantong pekerja agar konsumsi domestik tetap kuat.

4. Filosofi Fiskal: Menyeimbangkan Tiga Mesin Pertumbuhan

Dalam berbagai pidatonya di awal tahun 2026, Purbaya sering menekankan konsep "Tiga Mesin Pertumbuhan". Menurutnya, ekonomi Indonesia akan tumbuh berkualitas jika ketiga komponen ini bergerak selaras:

1. Sektor Fiskal: APBN yang efisien, transparan, dan tepat sasaran.

2. Sektor Moneter: Stabilitas nilai tukar dan inflasi yang terkendali.

3. Sektor Swasta (Private Sector): Iklim investasi yang kondusif tanpa hambatan birokrasi yang berbelit.

Purbaya juga dikenal sangat terbuka terhadap kritik dari sektor swasta. Ia membentuk Satgas P2SP untuk menerima aduan dari pengusaha mengenai hambatan investasi dan menjamin proses penyelesaian yang cepat.

5. Tantangan dan Harapan ke Depan

Meski memulai dengan langkah optimis, Purbaya Yudhi Sadewa tidak lepas dari tantangan besar. Pemulihan ekonomi global yang melambat dan geopolitik yang dinamis menuntut fleksibilitas APBN yang tinggi.

Ia mengakui bahwa "jarak antara ekspektasi dan realitas" adalah hal yang nyata dalam birokrasi keuangan. Namun, dengan latar belakangnya yang kuat di bidang analisis data, publik menaruh harapan besar bahwa Purbaya mampu membawa Indonesia menuju target pertumbuhan ekonomi 7% yang dicanangkan oleh Presiden Prabowo.